Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur dan system pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan sebuah keniscayaan dari berlakunya nilai-nilai demokrasi dan masyarakat madani pada level kekuasaan Negara. Nilai-nilai masyarakat madani tidak hanya dikembangkan dalam masyarakat (individu, keluarga, dan komunitas), tetapi juga harus dikembangkan pada level Negara Sehingga sistem kenegaraan yang dibangun menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam perwujudan masyarakat madani, termasuk sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keduanya, kekuatan sipil (Masyarakat) dan Negara saling mendukung dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

Pengertian Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa

Secara sederhana, Pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal.

Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka.

Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga ataupun kerabat dekat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.

Pemerintahan yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahan yang tidak bersih, dan demikian pula sebaliknya.

Konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep Good Governance (pemerintahan yang baik). Terdapat beberapa penafsiran mengenai pengertian Good Governance, antara lain:

1. Definisi dari UNESCAP (United Nations Economic and Social Comission for

Asia and the Pacific)

“Good governance adalah suatu pengertian yang tidak ditentukan, (pengertian tersebut) digunakan dalam pengembangan kepustakaan untuk menggambarkan bagaimana institusi- institusi publik melaksanakan urusan- urusan kemasyarakatan dan mengelola sumber daya (milik) umum dalam rangka menjamin realisasi hak- hak asasi. Pemerintahan menggambarkan proses pembuatan keputusan dan proses pelaksanaannya (atau proses tidak dilaksanakannya). Istilah pemerintahan dapat dipakai untuk menunjuk kepada korporat, internasional, nasional, pemerintahan daerah atau pada hubungan- hubungan antar sektor- sektor lain dalam masyarakat.

2. Definisi dari Bank Dunia

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

3. Definisi dari Mushtaq Husain Khan

Konsep good governance seringkali dijadikan sebagai model untuk membandingkan badan- badan ekonomi atau politik yang tidak efektif dengan badan- badan ekonomi atau politik yang tampaknya menjanjikan. Karena pemerintahan- pemerintahan yang paling “sukses” di dunia dewasa ini adalah negara- negara demokratis liberal yang terpusat di Eropa dan Amerika.

4. Definisi yang umum di masyarakat

Good Governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “Baik” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Good Governance.

Untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas politik. Tentunya budaya demokrasi pun perlu dikembangkan dalam proses pemerintahan di negeri ini, sehingga tewujud pula pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka secara khusus sasaran yang harus dicapai adalah:

a)      Berkurangnya secara nyata praktek korupsi dan kolusi di birokrasi pemerintahan daerah, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas.

b)      Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih,efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

c)      Terhapusnya berbagai ketentuan dan praktek pelayanan yang bersifat diskriminatif terhadap warga masyarakat, kelompok, atau golongan masyarakat.

d)     Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public.

Ciri-ciri Umum Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

1. Partisipasi

Partisipasi oleh pria dan wanita adalah pedoman kunci good governance. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan- perwakilan atau institusi- institusi perantara yang sah. Penting untuk ditunjukkan bahwa dalam demokrasi perwakilan tidak selalu berarti kekuatiran pihak- pihak yang paling lemah dalam masyarakat akan selalu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

2. Tegaknya Hukum

Good governance memerlukan kerangka kerja hukum yang adil yang penegakan hukumnya dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak sepotong- sepotong . Penegakan hukum yang menyeluruh memerlukan peradilan yang bebas dan kepolisian yang bebas dari korupsi.

3. Transparansi

Transparansi berarti bahwa keputusan- keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan- peraturan dan regulasi- regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara langsung oleh pihak- pihak yang akan dipengaruhi oleh keputusan- keputusan dan pelaksanaannya.

4. Sikap tanggap

Good governance memerlukan institusi- institusi dan proses- proses yang melayani semua pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu yang masuk akal atau pantas.

5. Orientasi pada kesepakatan

Good governance memerlukan mediasi kepentingan- kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan paling utama seluruh anggota masyarakat dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Hal tersebut juga memerlukan suatu perspektif jangka panjang yang luas tentang apa yang diperlukan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan- tujuan pembangunan tersebut. Kesepakatan tersebut hanya dapat dihasilkan dari pengertian dalam konteks historis, budaya dan sosial masyarakat atau komunitas.

6. Kesetaraan dan Inklusifitas

Suatu kestabilan masyarakat tergantung pada kemampuannya memastikan semua anggotanya merasa bahwa mereka mempunyai peranan didalamnya dan tidak merasa disisihkan dari arus utama kehidupan masyarakat. Hal tersebut mengharuskan semua anggota kelompok terutama golongan yang paling lemah mempunyai kesempatan- kesempatan untuk meningkatkan atau memelihara kestabilan.

7. Efektifitas dan efisiensi

Good governance berarti bahwa proses- proses dan institusi- institusi menghasilkan hal yang memenuhi kebutuhan- kebutuhan masyarakat ketika menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara tepat guna. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber- sumber daya alam secara bijaksana dan perlindungan lingkungan.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kebutuhan kunci untuk (mewujudkan) good governance. Secara umum suatu organisasi atau institusi (seharusnya) akuntabel pada siapa yang akan dipengaruhi oleh keputusan- keputusan atau tindakan- tindakannya. Akuntabilitas tidak dapat diterapkan tanpa transparansi dan tegaknya hukum.

Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam bentuk :

a)      Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara.

b)      Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara.

c)      Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara.

d)      Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

Fungsi Hukum Tata pemerintahan dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Dalam ilmu hukum, hukum tata pemerintahan disebut juga sebagai hukum tata usaha negara atau hukum adminitsrasi negara. Hukum tata pemerintahan mempunyai pengertian/ definisi antara lain:

1. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian- bagian negara dan antara negara dengan masyarakat.

2. R. Soeroso, S.H

Hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan Badan Umum atau hukum yang mengatur semua tugas dan kewajiban dari pejabat- pejabat pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. J.M Baron de Gerando

Hukum yang mengatur hubungan timbal- balik antara pemerintah dan rakyat.

4. C. van Vollenhoven

Merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah akan tetapi untuk sebagian besar hukum.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, hukum tata pemerintahan memegang peranan atau fungsi yang sangat penting, antara lain:

1. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya

menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

praktek-praktek (KKN). Dalam praktik operasionalnya, dapat dilakukan dengan cara :

a)      Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan serta dalam semua kegiatan.

b)      Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c)      Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui Koordinasi dan sinergi pengawasan interna, eksternal dan pengawasa masyarakat.

d)     Peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.

e)      Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

f)       Peningkatan pemberdayaan penyelenggaraan antar dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

2. Sebagai alat/ sarana untuk memberikan dasar yuridis dan panduan dalam upaya

meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terutama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam memantau kinerja dan perilaku aparat pemerintahan. Dengan adanya suatu sistem penghargaan bagi peran serta masyarakat yang diatur dalam suatu produk hukum yang mempunyai legitimasi/ terpercaya maka diharapkan peran serta masyarakat akan meningkat.

Jadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya bisa menjaga diri atau bisa menghindari dari tindakan-tindakan KKN agar bisa terwujud pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa juga merupakan sebuah keniscayaan dari demokrasi dan masyarakat madani pada tingkat kekuasaan negara. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas politik. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus adanya peran masyarakat yang dimana masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara,  Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara,  Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara. Tanpa adanya peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa mungkin akan sulit untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu pula untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa,  para pelaku hukum harus berani menindak tegas para pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Daftar Pustaka